royalblue-kangaroo-241988.hostingersite.com, Jumat 13 Juni 2025
BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kota Batam di Gedung Pemko Batam, Batam Center, Kamis (12/6/25).
Rapat dibuka oleh Wali Kota Batam H. Amsakar Achmad, kemudian dilanjutkan oleh Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, yang memimpin jalannya forum. Sekretaris Daerah Kota Batam H. Jefridin turut hadir mendampingi.
Forum tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait penataan ruang, khususnya kajian dan implementasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Dalam sambutannya, Wali Kota Amsakar menyoroti lambannya proses perizinan yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan tata ruang di Batam.
“Proses perizinan terkadang berjalan lebih lambat dari yang kami harapkan. Bahkan, jika izin sudah dikeluarkan namun dalam dua tahun tidak ada pembangunan, kami ingin memiliki kewenangan untuk mencabutnya. Hal ini membutuhkan kejelasan regulasi dan otoritas,” tegas Amsakar.
Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, sebagai kota strategis nasional, Batam seharusnya diberikan kewenangan lebih luas dalam hal perizinan dan tata ruang.
“Semangatnya adalah penyederhanaan regulasi. Ini penting dalam konteks PKKPR agar tidak lagi terjadi tumpang tindih lahan, terutama yang berdampak pada lingkungan,” jelasnya.
Amsakar menambahkan, tujuan utama bukanlah membatasi investasi, melainkan menciptakan tata kelola yang lebih transparan, efektif, dan mendukung pembangunan.
“Kita perlu membenahi tata kelola pemerintahan, baik di Pemko Batam maupun BP Batam, agar target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN sebesar 8 persen per tahun dapat tercapai,” pungkasnya.
____________________
[Ali Islami]
kaperwil Kepri Dan Tim
