Warta In | Palembang,- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP2PKP) Sumatera V bersama dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini melalui Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumsel melaksanakan rapat sinkronisasi penyelenggaraan program perumahan wilayah pesisir, perkotaan, dan pedesaan di Sumatera V Tahun Anggaran (TA) 2025 bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Kantor Gubernur Sumsel.
Turut hadir di kegiatan ini Kepala BP2PKP Sumatera V Yustin Patria Primordia, S.T., M.Si, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ir Edward Abdurrahman, M.Sc, dari Pemprov Sumsel dalam hal ini Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Ir Basyarauddin Akhmad, M.Sc, Kepala Disperkim Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., ASEAN.Eng, dan undangan lainnya, Rabu (2/7/2025).
Dikatakan Kepala BP2PKP Sumatera V Yustin Patria Primordia, S.T., M.Si, dengan didampingi Kepala Disperkim Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPU., ASEAN.Eng dan lainnya, rapat ini merupakan rapat sinkronisasi untuk mendukung program 3 juta rumah dari Kementerian PKP yang dihadiri oleh tiga provinsi.
Adapun tiga provinsi tersebut yakni Sumsel, Bangka Belitung (Babel), serta Lampung, baik dari Kepala Dinasnya, maupun dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi, kabupaten dan kota.
“Pokok pembahasannya sendiri yakni keterpaduan, jadi sinkronisasi data, jadi kita melaksanakan kegiatan basic awal adalah data,” ujarnya.
Kemudian, kalau data itu satu sumber, satu terpadu, insya Allah semua kegiatan kita dan semua provinsi, semua lokasi bisa kita laksanakan, dan kita bisa mengukur kinerja kita, karena data yang kita pakai adalah sama.
Sebenarnya yang pendataan yakni kabupaten dan kota yang mendata, nanti di koleks sama provinsi, dan kami dari Balai akan memastikan kembali bahwa data itu sudah termasuk ke dalam data SEND.
“Dimana DTSEND yang merupakan data tunggal atau data terpadu yang menjadi komitmen dari pemerintah pusat untuk menjadi sumber data dari semua kegiatan,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, kalau kendala dari kabupaten, kota, sepertinya kami belum melihat, tapi yang menjadi kendala adalah karena masing-masing punya kriteria yang berbeda, sehingga data-data yang kita pegang ini berbeda-beda, dan ini yang akan jadi kita sinkronkan di acara ini.
Disetiap daerah pasti mempunyai back log rumah, dengan program tiga juta rumah ini, kita berharap adanya kolaborasi dari semua pihak untuk mengatasi back log rumah di kabupaten, kota yang ada di Indonesia khususnya di BP2PKP yakni Sumsel, Babel serta Lampung.
“Kalau back log untuk secara nasional berada di iangka 29 juta untuk backlog kepemilikan, sedangkan untuk back log Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga sudah tergabung di dalamnya, dan kalau terkait perbankan itu beda lagi skemanya,” katanya.
Masih dilanjutkannya, kalau di bank itu kita ada skema FLPP, jadi yang kita bahas hari ini adalah berkaitan data dasar berkaitan dengan tiga juta khususnya di provinsi Sumsel berkaitan dengan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kalau untuk Sumsel sendiri kalau di tahun 2025 kita masih di seibuan unit untuk di target kita, tapi ada kemungkinanan mudah-mudahan kalau nanti ada penambahan anggaran kita bisa tambah lagi.
“Kami berharap pemprov Sumsel bisa mengkomandoi, bisa menghimpun kabupaten/kota, untuk mengajak serta mendukung program tiga juta ini, baik dari kebijakan, aturan, maupun juga mungkin dari penganggaran,” ucapnya.
