Ampuh Akan Minta Pertanggungjawaban UPTD. PUPR Sumut
Padangsidimpuan. (Warta. In. Com)
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) akan meminta pertanggungjawaban Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Provinsi Sumatra Utara di Padangsidimpuan terkait penggunaan anggaran 2022, 2023 dan 2024. Sabtu 12/4/25
Hal ini disampaikan langsung oleh Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Ali Nasution kepada Wartawan.
Lebih lanjut Ali menyampaikan. Korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistemik, kompleks dan terencana oleh para penyelenggara negara. Korupsi sistemik terjadi ketika semua pihak di sebuah instansi bisa melakukannya, mulai dari tataran terendah hingga posisi tinggi di pemerintahan.
Alasan utama mengapa korupsi disebut sebagai kejahatan yang luar biasa? karena daya rusaknya yang sangat besar, sehingga korupsi terjadi pada berbagai sektor sehingga menyebabkan kerugian negara yang masif.
Siapa yang paling dirugikan? Tentulah masyarakat yang paling merasakan dirugikan dan dampaknya kepada masyarakat. Bayangkan jika uang miliaran rupiah tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasana untuk kebaikan rakyat, sebab dengan angka korupsi yang besar sulit untuk maju dan mengentaskannya kemiskinan.
Saat Wartawan menanyakan Kepada Ali terkait anggaran yang ingin disikapi Ampuh. Ali menjawab. anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yang unitnya di Padangsidimpuan. Ia itu dimulai penggunaan anggarannya 2022, 2023 dan 2024. Sebab setelah kita lakukan investigasi dan kajian Diduga kuat terjadi perbuatan melawan hukum. (Tim)
