Bayang-bayang Intimidasi di Ciasem Baru
Warta. In. Subang. Jawa Barat – Desa Ciasem Baru di Kabupaten Subang, Jawa Barat, tengah dilanda kegaduhan. Pada Rabu 28 Mei 2025, SERANGKAIAN peristiwa yang menunjukkan dugaan intimidasi dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa mencuat ke permukaan. Kegaduhan bermula dari unggahan Kepala Desa Indah Aprianty di media sosial Facebook. Dalam unggahannya, ia meminta warga untuk tidak membuat gaduh dan mengingatkan agar tidak mempersoalkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) yang selama ini tidak pernah diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lebih mengkhawatirkan lagi, ada statment ancaman, “Hati-hati anda jangan jadi provokator ya….. Buat kegaduhan terus bisa saya sikat anda…..” Ancaman ini memicu reaksi keras dari warga.
Seorang tokoh pemuda Desa Ciasem Baru, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, mengungkapkan keresahannya atas serangkaian unggahan bernada intimidasi tersebut. Ia menegaskan bahwa jika tidak merasa bersalah, seharusnya tidak perlu ada reaksi berlebihan. Ia juga menyoroti isu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang pengelolaannya dianggap kurang transparan, khususnya terkait usaha tabung gas yang diduga dijalankan di rumah pribadi salah satu oknum. “Kupas tuntas Badan Usaha Milik Keluarga yang masih misteri,” tulisnya di media sosial, menunjukkan kecurigaan terhadap penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Ia menambahkan bahwa banyak warga yang mengetahui usaha tabung gas tersebut beroperasi di rumah pribadi.
Kritik terhadap pemerintahan desa juga datang dari berbagai penjuru. Sebuah unggahan di Facebook menggambarkan oknum PEMDES yang tidak tahan dikritik. Unggahan tersebut berbunyi, “Ini gambaran oknum PEMDES yg tak tahan dikritik, Siap di puji, namun tidak siap di uji. Masyarakat hanya mendokumentasikan kenyataan, Tapi oknum PEMDES malah sibuk membela diri ketimbang memperbaiki keadaan, Kritik seolah-olah menyudutkan pemerintah, Alih-alih di apresiasi, justru malah diminta klarifikasi.” Unggahan ini mencerminkan ketidakpuasan warga terhadap tanggapan pemerintah desa terhadap kritik konstruktif.
Situasi semakin memanas dengan adanya laporan bahwa salah satu Kepala Dusun mendatangi warga untuk melarang mereka berkomentar atau memposting fakta-fakta terkait permasalahan di Ciasem Baru. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya untuk membungkam suara-suara kritis di desa tersebut. “Mudah-mudahan atas kejadian ini, kepala desa-kepala desa lain bisa menghormati wartawan atau media, khususnya desa Ciasembaru,” ujar salah seorang warga yang berharap transparansi dapat dijaga.
Puncak ketidakpuasan warga terletak pada dana desa tahun 2022-2025 yang belum pernah diterima BPD. Sejumlah warga berencana mendesak camat untuk mengingatkan Kepala Desa Ciasem Baru agar segera menyerahkan RKPDES tahun 2022-2024. Kejadian ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Warga menuntut agar pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan melibatkan BPD sesuai dengan aturan yang berlaku. Kejadian ini juga menjadi sorotan mengenai pentingnya kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap warga yang berani mengkritisi pemerintah desa. #salamwaras #jangantakutuntukbersuara @sorotansemuaorang
