royalblue-kangaroo-241988.hostingersite.com | Jakarta – Seminar kolaborasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan SW INDONESIA bertema ”Perlindungan Data Pribadi: Aspek Legal dan Sistem Informasi” sukses dihadiri sekitar 150 perwakilan emiten perbankan dan industri lain yang berhubungan dengan pengelolaan data pribadi dalam bisnisnya.

Seminar ini dilaksanakan di Main Hall, Gedung Bursa Efek Indonesia (03/06). Seminar kolaboratif ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kepatuhan emiten terhadap regulasi tentang Perlindungan Data Pribadi.

Acara ini menghadirkan berbagai tokoh-tokoh ternama terkait legalitas dan sistem informasi perlindungan data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Acara ini dimulai dengan pembukaan melalui rangkaian acara tarian tradisional dan Pemaparan oleh dua pembicara kunci.

Teuku Fahmi Ariandar, selaku Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI, menjadi pembicara kunci pertama. Fahmi menyambut positif acara kolaborasi ini dalam memberikan sosialiasi kepada perusahaan tercatat mengenai adanya perkembangan atas peraturan terkait perlindungan data pribadi.

”Di tengah tingginya tingkat kejahatan siber, perlunya baik bagi perusahaan maupun prbadi dalam memahami besarnya dampak yang diakibatkan atas adanya kebocoran data, sehingga penting bagi perusahaan-perusahaan tercatat dalam mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip dalam perlindungan data pribadi,” ujarnya.

Pembicara kunci kedua, Ahmadi Hadibroto, selaku Chairman dari SW INDONESIA, merespon baik atas undangan dan kolaborasi acara ini.

”Kita semua sadar, dalam dekade terakhir, transformasi digital telah memengaruhi setiap aspek kehidupan. Namun, kemajuan ini juga membawa kerentanan baru, khususnya terkait dengan pengelolaan dan pelindungan data pribadi.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengerti dan mematuhi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi,” ungkapnya.

Selanjutnya, acara dimoderasi oleh Michell Suharli, selaku Chief Executive Officer dari SW INDONESIA, dalam memandu acara sehingga berjalan dengan lancar dan terorganisir.

“Pada akhirnya, masyarakat di market akan memilih bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi pada UU PDP.

Investasi pada penyelenggaraan DPO dan tim, serta sistem elektronik yang handal adalah keniscayaan bagi perusahaan-perusahaan yang mengharuskan perolehan data pribadi dalam aktivitas normal di lingkungan bisnisnya.” Kutipan oleh Michell di tengah-tengah tugasnya sebagai moderator.

Paparan pembicara dari pakar PDP dimulai oleh Cornel Juniarto, selaku Data Privacy Specialist, menyampaikan pandangannya terkait pentingnya peran kepatuhan atas regulasi perlindungan data bagi para pihak.

”Setiap bagian dari siklus proses data pribadi terdapat sanksi yang berlaku, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, penyaluran, hingga penghapusan data.

Kita tidak boleh terlambat dalam mengikuti perkembangan peraturan yang ada. Meskipun dimulai dari tahun 2024, tapi sanksi-sanksi ini sudah diatur sejak tahun 2022,” terang Cornel dalam sebuah penekanan pada presentasinya.

Pemaparan dilanjutkan oleh pembicara kedua, Thomas H. Gunawan, selaku Managing Partner dari Matur Intech Cyberhub.

Beliau menyampaikan pentingnya atensi atas setiap proses sistem informasi dalam menjaga proteksi data.

”Perlu adanya penilaian atas kesenjangan, pengembangan kepatuhan yang komprehensif, penyesuaian dengan standar regulasi, menjalankan audit secara berkala dan terus mendalami dan meningkatkan kesadaran melalui pelatihan dan edukasi, yang tentunya dapat didukung dari asistensi para ahli dalam teknologi informasi.

Dengan menjaga kepatuhan regulasi terkait proses data, dapat memberikan beragam manfaat, diantaranya meningkatkan keamanan, efisiensi operasional dan meningkatkan reputasi atas brand.”, jelas Thomas dalam uraian materinya.

Paparan materi seminar kolaboratif semakin teknis dilanjuti oleh pembicara ketiga, yaitu Jim Michael Widi, selaku Chief Executive Officer dari Pandawa Lab.

Beliau menyampaikan wawasan mengenai bagaimana kita dapat menggali, mengamankan dan memantau akses atas data.

”Pentingnya pemanfaatan data security platform dalam melacak, terutama data yang sensitif, dengan peraturan-peraturan keamanan dan tingkat keamanan yang memadai dan terus dipantau secara berkala untuk menjamin keamanan dalam keseluruhan siklus proses terkait proteksi data pribadi.

Adapun nantinya akses ini dapat diamankan oleh perusahaan dengan pemberian pengendalian atas akses dengan manajemen kunci yang tersentralisasi untuk menjamin akses data oleh pengguna yang terotorisasi.”, tuturnya.

Acara ini ditutup dengan pemberian apresiasi kepada narasumber, sesi tanya jawab dan coaching clinic.

Coaching ini memberikan wawasan yang lebih mendalam dan terspesialisasi bagi peserta atas pemaparan yang telah dilakukan oleh para narasumber seminar.

Harapan BEI dan SW INDONESIA bahwa seminar kolaboratif ini memberikan kontribusi nyata bagi emiten dan ekosistem pasar modal di Indonesia untuk mematuhi regulasi terbaru tentang perlindungan data pribadi.(*)

Pewarta: (Indra Tjahjono)

Warta In | Palembang – Pemerhati Situasi Terkini ( PST ) dalam waktu dekat akan melakukan aksi damai di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ( Kejati Sumsel ) terkait Dugaan KKN dan Pengunaan Anggaran Tahun 2023 di 9 Desa di Kabupaten Muaraenim Sumatera Selatan serta mempertanyakan Laporan beberapa hari yang lalu terkait laporan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa tahun 2021 dan 2022.

Hal tersebut di sampaikan oleh Dian HS Ketua PST di dampingi oleh Amoto Safutra Seketaris PST kepada awak media di Sekretraiat PST Jalan PSI Kenayan Gandus Palembang, Selasa (04/06/24).

Dian HS Ketua PST menuturkan,”Kami PST dalam waktu dekat akan melakukan dan melaporkan
Dugaan KKN dan Pengunaan Anggaran Tahun 2023 di 9 Desa di Kabupaten Muaraenim Sumatera Selatan ke Kejati Sumsel serta mempertanyakan Laporan beberapa hari yang lalu terkait laporan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa tahun 2021 dan 2022,”ujarnya.

Kami sebagai sosial kontrol yang telah diatur dalam Undang-undang peran serta masyarakat dalam memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Negara Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Merujuk pada: Undang-undang Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengara Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2018, Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PST akan melaporkan dan melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan yang terjadi pada Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Informasi dari masyarakat dan hasil monitoring kami dilapangan pada kegiatan-kegiatan tersebut terdapat banyak ketidaksesuaian dengan Fakta dilapangan, bahkan terdapat pekerjaan yang diduga Mark- Up, RAB serta adanya dugaan LPJ, SPJ yang tida ksesuai, tidak tranfarans serta adanya dugaan beberapa Nota Kwitansi belanja Barang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak sesuai realisasinya, sehingga diduga pada realisasi kegiatan- kegiatan tersebut terindikasi mengarah pada praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menyebabkan kerugian Negara.

Selain itu laporan pada tiap tahunnya LPJ, SPJ yang di laporkan diduga tidak pernah di periksa secara menyeluruh oleh pihak berwenang baik dari inspektorat maupun dari APH, walaupun pada beberapa kegiatan tersebut sudah terkesan terindikasi adanya manipulasi laporan yang diduga bertujuan unutk menguntungkan diri sendiri, kelompok, ataupun golongan tertentu.

Adapun 9 Desa yang kami laporkan nanti yang diduga terindikasi KKN di antaranya ;

1).Kades mulia abadi
2).Kades arisan timur
3).Kades arisan Musi.
4).Kades gedung buruk.
Kecamatan muara belida.
5).Kades tanding marga
6).Kades danau baru
7.Kades paya Angus
8).Kades suka merindu.
9).Desa penandingan
Kecamatan sungai rotan Kabupaten muara Enim

Atas dugaan permasalahan tersebut diatas, demi terciptanya tata kelola yang bersih dan bebas dari tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mulai dari desa, serta mengingat kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan keuangan Negara, maka kami sebagai lembaga kontrol sosial memandang perlu untuk melakukan laporan pengaduan melalui Aksi Demonstrasi ke Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk meminta Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan melalui jajaranya untuk mengusut tuntas serta dilakukan tela’ah dan penyelidikan terkait indikasi KKN di lingkungan 9 Desa di Kabupaten Muaraenim.

Meminta kepada Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, untuk segera memanggil 9 Kepala Desa Kabupaten Muara Enim, untuk diperiksa dimintai keterangannya, serta untuk data-data realisasi yang telah dilaksanakan yang diduga tidak sesuai dengan Fakta-fakta dilapangan.

Meminta kepada Pihak KejaksaanTinggi Provinsi Sumatra Selatan, untuk segera memanggil Kepala Desa, Pendamping Desa, Tenaga Ahli, Bendahara Desa, serta semua pihak yang diduga terlibat, atas dugaan Mark-Up, RAB, SPJ, LPJ untuk diperiksa dan dimintai keterangannya serta untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dikarenakan semua pihak tersebut diduga terlibat dalam pembuatan RAB, SPJ, LPJ. mengingat kurangnya SDM Kepala Desa beserta perangkatnya.

Untuk mempermudah pihak kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan penindakan, kami juga menyampaikan Laporan Pengaduan nantinya beserta data pendukung sesuai dengan rujukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2018.

“Sebagai control social kami akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas dan berharap Kejati Sumsel segera menindaklanjuti laporan kami (PST),”pungkasnya.(Santo).

royalblue-kangaroo-241988.hostingersite.com, Jakarta | – Dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 752/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2024, mengenai gugatan perbuatan melawan hukum terkait penerimaan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden tahun 2024, Tim Kuasa Hukum Bapak Ir. Joko Widodo menggelar konferensi pers terkait hal tersebut. Acara tersebut di gelar pada hari Senin (03/06/2024) di Jakarta.

Dalam acara jumpa pers tersebut Otto Hasibuan menjelaskan bahwa bunyi putusanyang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat pada Senin (3/6/2024) dengan perkara nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini,

Dengan adanya putusan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan, pihaknya tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tiga aktivis pro demokrasi terkait Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden tahun 2024.

Diketahui sebelumnya, tiga aktivis bernama Petrus Hariyanto, Firman Tendry Masengi dan Azwar Furgudyama menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum (PMH). Ketiganya juga menggugat Presiden RI Joko Widodo sebagai turut tergugat I dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno selaku turut tergugat.(**)

royalblue-kangaroo-241988.hostingersite.com Medan – Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara (Sumut) melaksanakan kegiatan pembersihan sampah di sepanjang aliran Sungai Deli dari Avros Outbound menuju Kelurahan Sei Mati, Kelurahan Jati dan Kelurahan Kampung Aur, Kota Medan, dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup. Kegiatan bakti sosial itu berlangsung sukses, pada Minggu. (02/06/2024)

“Tentu kami tidak mampu membersihkannya secara maksimal karena keterbatasan, tapi setidaknya hari ini SAPMA PP Sumut dan SAPMA PP MEDAN turun ke aliran Sungai Deli untuk dekat kepada masyarakat dan melihat langsung bagaimana kurang baiknya lingkungan sungai kita dan kehidupan masyarakat, karena begitu banyaknya sampah yang ada di aliran Sungai Deli ini”, ucap Ketua SAPMA PP Sumut M. Firman Shah SH.

Kehadiran kami untuk bisa secara bersama menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar.

“Bagaimana kita tahu betapa pentingnya lingkungan kita bersih agar bisa terlepas dari banyak penyakit dan bencana banjir yang sering dialami masyarakat sekitar aliran Sungai Deli”, Imbuh Ketua M. Firman Shah SH.

Hari ini kita bekerjasama dengan PAC Pemuda Pancasila (PP) Kota Medan Maimun dan hadir dari 3 kelurahan di Kecamatan Maimun, Kota Medan, untuk memberikan 100 Paket Sembako kepada masyarakat sekitar.

Semoga kegiatan ini terus bisa berlanjut dan dapat menggerakkan semua lapisan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan cinta akan lingkungan, tambah Ketua M Firman Shah.

“Kegiatan ini dihadiri Pengurus MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Srikandi MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, MPC Pemuda Pancasila Kota Medan, KOTI Pemuda Pancasila Kota Medan, SAPMA PP Kota Medan dan Seluruh komisariat SAPMA PP Se Kota Medan”, Imbuh Ketua Panitia M Hawari Afif SH.

Acara menyambut Hari Lingkungan Hidup ini juga serentak dilaksanakan di Seluruh Pengurus Cabang SAPMA PEMUDA PANCASILA Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara, termasuk Deli Serdang”, tambah Sekretaris Wilayah M Farhan Muis Nasution SH. (RP)