32.3 C
Jakarta
Jumat, Juni 27, 2025
Beranda blog Halaman 731

Aksi Waskat Dansatgas Pamwil Pam VVIP Kunjungan Presiden, Yakinkan Kondisi Lapangan Aman

0

Warta In | Palembang – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir, S.Sos., M.M selaku Dansatgas Pamwil Pam VVIP turun langsung ke lapangan pada kunjungan kerja Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (30/10/2023).

Melakukan Waskat (Pengawasan Melekat), Danrem 044/Gapo mengecek secara langsung situasi dan kondisi di lapangan, mulai dari Bandara Silampari dimana Presiden beserta rombongan landing.

Kegiatan Presiden di wilayah Prov. Sumsel, diawali dengan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kepala Negara akan menuju Pasar Lawang Agung untuk meninjau harga komoditas sekaligus menyerahkan bantuan bagi pedagang.

Presiden selanjutnya menuju Kabupaten Musi Rawas untuk meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Sobirin.

Dilanjutkan meninjau Gudang Bulog Lubuklinggau di Kota Lubuklinggau, sekaligus menyerahkan bantuan pangan bagi para penerima manfaat.

Antusias Masyarakat dan Puluhan Komunitas Remaja Ikuti Donor Cinta Sriwijaya

0

Warta In | Palembang – Kegiatan Donor Cinta Sriwijaya dengan tema “Drop Blood, For Life, Not Bloodshed For Nothing, Interaction For Life Not Destroying” Edisi Spesial Komunitas digelar di Markas PMI Provinsi Sumsel Jalan Kartini (Kambang Iwak), Kamis (30/5/2024).

Hadir pada acara tersebut Ketua PMI Sumsel, Hj. Febrita Lustia Herman Deru, Kepala Unit Donor Darah (UDD) PMI Sumsel dr. Kemas Ya’kub, Sp.PK, M.Kes, Dirintelkam Polda Sumsel Kombes Pol. Iskandar F. Sutisna, S.I.K., M.Si diwakili Kanit Ditintelkam Polda Sumsel AKP Suandi,SH, Ketua Pelaksana Erik Agusdiansyah, Perwakilan dari Bapenda Sumsel Derga Karenza S.P.,M.M. Turut hadir Founder Forum Masyarakat Berdaya Ki Edi Susilo, Anggota Forum Masyarakat Berdaya (FMB) dan beberapa komunitas dan masyarakat yang mendonorkan darah. Pada acara Donor Cinta Sriwijaya juga digelar talk show.

Ketua PMI Sumsel, Hj. Febrita Lustia Herman Deru mengatakan, dia sangat bangga dengan anak muda yang diketuai Erik yang telah mengajak kaum remaja untuk mendonorkan darah.

“Darah itu selalu diminta rumah sakit. Kita selalu jemput bola ke instansi di Pemprov dan kota untuk kegiatan donor darah,” ujarnya.

Lebih lanjut Febrita menuturkan, kegiatan Donor Cinta Sriwijaya ini dilaksanakan sejak 2022 dan tahun ini adalah tahun ketiga pelaksanaannya.

“Saya ingin kegiatan Donor Cinta Sriwijaya ini berkelanjutan. Saya bilang sama Erik bahwa kegiatan Donor Cinta Sriwijaya ini jangan sampai cuman dilaksanakan satu dalam setahun, tapi berkelanjutan. Bisa dengan mengajak komunitas yang lain. Nanti kita yang datang seperti yang tadi saya sampaikan kita jemput bola tinggal telepon saja ke PMI Provinsi atau PMI Kota itu sama. Karena kita provinsi koordinator. Jadi bisa kalau ada komunitas mau menggelar kegiatan donor darah bisa ke PMI Provinsi atau PMI kota Palembang.Yang penting mereka senang mendonorkan darahnya. Dengan berdonor darah, tubuh kita akan lebih sehat. Dan yang pasti kita membantu orang yang membutuhkan,” katanya.

Ketika ditanya awak media kebutuhan darah di Rumah Sakit, Febrita menerangkan, kebutuhan darah di Rumah Sakit itu sangat banyak.

” Karena mereka itu harus stok juga. Kita ada tempat penyimpanan darah tetapi lebih baiknya di rumah sakit juga ada. Darah dari pendonor ini langsung kita salurkan ke rumah sakit rumah. Dulu pernah tersedia 700 kantong darah, dan itu seminggu langsung habis. Karena banyak yang membutuhkan darah, ” bebernya.

“Himbauan kita ke masyarakat, ayo kita bersama-sama mendonorkan darah untuk membantu orang yang membutuhkan darah. Donor darah itu adalah sesuatu yang mulia bagi kita. Kalau kita mendonorkan darah kita untuk kemanusiaan, itu untuk kelangsungan hidup orang,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Unit Donor Darah (UDD) PMI Sumsel dr. Kemas Ya’kub, Sp.PK, M.Kes menerangkan, Donor Cinta Sriwijaya ini adalah kegiatan rutin dan sudah tiga tahun berturut turut dilaksanakan.

“Kita UDD PMI Sumsel ini manyalurkan darah di Sumsel khususnya Palembang, Ogan Ilir, Muba, dan Banyuasin. Untuk kota Palembang kebutuhan darah kurang lebih sekitar 6.000 sampai 7.000 kantong per bulan. Sedangkan untuk Sumsel sekitar kebutuhan darah itu sekitar 8.000 sampai 9.000 kantong per bulan. Setelah kegiatan donor darah itu, cepat sekali habis karena kebutuhan tinggi sekali,” bebernya.

Ketika ditanya awak media jumlah pendonor di kegiatan donor darah, Kemas menjelaskan, untuk pendonor ini antusias masyarakat belum terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan kota-kota di Jawa.

“Kalau di Jawa itu tingkat partisipasi masyarakatnya sampai 14% atau bisa 12.000 kantong sebulan. Tapi kalau untuk di Sumsel ini kita ini sekitar 2%-an. Karena masih banyak donor pengganti. Sebagai contoh, jika ada yang butuh darah itu langsung ada keluarganya yang mendonorkan, jadi itu namanya donor pengganti. Jadi kebutuhan darah itu tercukupi karena ada donor pengganti yang dari keluarganya,” tuturnya.

“Kita akan terus mengupayakan agar pendonor secara sukarela itu semakin banyak. Sehingga saat butuh darah, maka kita tidak mencari-cari lagi. Sebenarnya kami sudah berupaya kita mencoba menerapkan Permenkes, sesuai Permenkes sebenarnya rumah sakit itu mempunyai perencanaan kebutuhannya darahnya berapa kantong. Kami UDD PMI Sumsel bersama UDD PMI Palembang membuat rencana kegiatan. Jadi donor ini juga tidak bisa langsung menyiapkan banyak. Karena darah ini adalah sesuatu yang bernyawa itu punya expirednya, misalnya 30 hari. Jadi kalau terlalu banyak menyetok sayang jika tidak digunakan. Untuk yang butuh darah orang-orang dan anemia, thalasemia, orang yang kanker, orang cuci darah dan ibu-ibu melahirkan paling tidak ada persediaan. Untuk korban kecelakaan itu untuk di Palembang tidak terlalu banyak,” bebernya.

Lebih lanjut dia berharap kegiatan Donor Cinta Sriwijaya ini terlaksana setiap tahun. Kita ada strategi pentahelik yakni akademik, bisnis, community, government dan media.

“Dan dalam hal kegiatan ini, ini kita menggandeng komunitas. Kami juga pernah melakukan kegiatan donor darah di kampus kampus seperti di Unsri, UIN, Tridinanti. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi semakin banyak pendonor darah sukarela. Kita ingin menyadarkan masyarakat untuk mau melakukan donor darah. Kita juga memberikan edukasi kalau donor darah itu menyehatkan tubuh. Kami juga bersedia ke sekolah atau kampus yang butuh edukasi, kita beri edukasi,” urainya.

Ditempat uang sama, Derga Karenza S.P.,M.M, mengatakan, Forum Masyarakat Berdaya ini komunitas yang sangat baik dan memberikan kegiatan positif bagi pemuda.

“Kegiatan donor darah ini sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Anak muda menyalurkan kegiatannya untuk hal yang positif untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga kegiatan ini kedepan dapat terus berlangsung,” katanya.

Sementara itu,Dirintelkam Polda Sumsel Kombes Pol. Iskandar F. Sutisna, S.I.K., M.Si diwakili Kanit Ditintelkam Polda Sumsel AKP Suandi,SH.mengatakan, pihaknya menyambut baik kegiatan ini.

“Setiap tetes darah sangat mulia bagi yang berpartisipasi. Kegiatan ini punya tujuan yang baik dan positif bagi komunitas pemuda untuk peduli sesama,” katanya.

“Sayangi diri, jangan merasa diri kita tidak berharga. Yakinlah apa yang ada pada diri kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Setiap tetes darah yang kita berikan itu bermanfaat bagi orang lain,” tambahnya.

Ketua Pelaksana Erik Agusdiansyah mengatakan, kegiatan hari ini adalah kegiatan Donor Cinta Sriwijaya edisi komunitas.

“Kegiatan ini terlaksana, karena kita melihat kondisi sosial saat ini bahwa banyak kejahatan di jalanan kawan-kawan milenial ini untuk mencari jati diri, tapi dengan cara negatif yaitu dengan tawuran dan lain sebagainya. Maka kami melihat situasi seperti ini maka kami terdorong untuk melakukan kegiatan yang positif yaitu dengan melakukan donor darah cinta Sriwijaya dengan tema teteskan darah untuk bermanfaat, jangan sia-siakan darah kita. Target kita hari ini terkumpul 100 kantong darah dalam kegiatan donor darah ini,”katanya.

Erik Agusdiansyah mengatakan bahwa kondisi sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita ke segala aspek. Kondisi sosial dapat dilihat dari cara berkomunikasi dan berinteraksi dalam masyarakat.

“Kondisi sosial dapat mempengaruhi seseorang baik secara langsung dan tidak langsung. yaitu pergaulan sehari-hari maupun melalui media sosial dan sebagainya,” ujarnya

Ditengah kondisi sosial, menurut Erik terdapat masalah sosial yang muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial yang sering dialami.

“Sumber masalah proses sosial ini dapat berkembang menjadi penyakit sosial khususnya di kalangan pemuda/ remaja), dikala terjadi kegagalan di masa transisi akibat kesalahan dalam proses interaksi dan adanya bentuk pengabaian sosial,” ungkapnya

Pada akhirnya menimbulkan perilaku menyimpang yang melanggar norma dan aturan hukum di masyarakat, yang lebih kita kenal dengan Kenakalan remaja

“Kenakalan remaja saat ini semakin lama semakin menjadi-jadi hingga menimbulkan keresahan masyarakat. Hal ini terjadi menyeluruh di Indonesia, terdengar berita dimana-mana, baik media online, televisi maupun koran menyuarakan tentang tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa namun bahkan oleh anak di bawah umur,” jelasnya

Melalui kegiatan donor darah hari ini, dengan tema “Drop blood for life” Not “bloodshed for nothing”. Kami dari Forum Masyarakat Berdaya (FMB) Sumsel mengajak kepada seluruh komunitas pemuda dan pelajar yang hadir untuk belajar berinteraksi sosial yang positif dan menciptakan hal-hal baik dalam kehidupan. Dari pada berbuat kerusakan dan meneteskan darah dalam tawuran dan kenakalan remaja.

“FMB Sumsel juga berharap kepada masyarakat dan pemerintah khususnya untuk lebih memperhatikan kami pemuda dan pelajar, sehingga tidak adanya perasaan terjadinya pengabaian sosial dari masyarakat dan pemerintah. Khususnya dalam hal berkarya dan berkreatifitas di masyarakat,” katanya.

Doorprise kegiatan Donor Cinta Sriwijaya ada 10 rice cooker, 10 setrika, 10 kipas angin dan 10 kompor gas. (DNL)

Study Tour Tanpa Izin Saat Jam Tugas, Guru PNS SMPN 15 Medan Terancam Sanksi Disiplin

0

royalblue-kangaroo-241988.hostingersite.com Medan – Sebuah kontroversi muncul di SMP N 15 Medan terkait penyelenggaraan study tour tanpa pemberitahuan resmi kepada orang tua siswa. Orang tua siswa merasa kecewa karena kegiatan ini diadakan tanpa surat resmi atau pemberitahuan formal dari pihak sekolah. guru di UPT SMP N 15 Medan diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan meninggalkan jam kerja untuk mengikuti study tour tanpa izin resmi dari Dinas terkait.

Hal ini disampaikan M Rajab Koto, yang menjabat sebagai Ketua Umum LSM Teropong Keadilan Dan Hukum (TKH). Kamis Sore 30 Mei 2024. Saat dihubungi Awak Media ini, Melalui Sambungan telepon.

Menurut nya (M Rajab Koto ) sebagai pemerhati pendidikan dan hukum, terkait berita ini, dirinya lebih menyoroti tentang pelanggaran disiplin PNS yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur disiplin kerja PNS di Indonesia.

Beberapa peraturan yang relevan menurut nya antara lain adalah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“Kalau saya selaku pemerhati pendidikan dan Hukum, Lebih menyoroti tentang pelanggaran disiplin PNS yang diduga dilakukan Sejumlah Oknum Guru UPT SMP N 15 Medan, yang meninggal kan jam bertugas untuk mengikuti study tour yang diduga tak memiliki Izin dari Dinas terkait. Sama sama kita bisa cari dan baca Peraturan nya bahwa, PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang meninggalkan jam kerja atau tugasnya tanpa alasan yang jelas, melanggar berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur disiplin kerja PNS di Indonesia. Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang memberikan sanksi atau aturan terkait hal ini antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur mengenai kewajiban, hak, disiplin, dan sanksi bagi PNS.” Ungkap Pria Minang yang Akrab disapa Bang Rajab ini.

Dikatakan nya lagi bahwa, Dalam konteks ini, Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengatur tata cara pengelolaan disiplin PNS, termasuk sanksi yang dapat diberikan dalam kasus pelanggaran disiplin seperti meninggalkan jam kerja tanpa alasan yang jelas.

Dirinya (M Rajab ) berharap agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan tidak melakukan pembiaran terhadap oknum guru yang tidak disiplin dan mengabaikan himbauan yang disampaikan oleh pimpinan mereka. Dalam hal ini Dinas pendidikan dan kebudayaan kota Medan, Tindakan ini dianggap sebagai contoh yang tidak baik terutama bagi para siswa, yang rentan menerima contoh yang negatif daripada contoh yang baik.

Pihak terkait diharapkan dapat mengambil tindakan yang tegas dan transparan terhadap pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh oknum guru tersebut, guna menjaga integritas dan disiplin di lingkungan PNS. Imbuh nya.

Sebelum nya di beritakan bahwa,
Sebuah kontroversi muncul di SMP N 15 Medan terkait penyelenggaraan study tour tanpa pemberitahuan resmi kepada orang tua siswa. Memicu Kekecewaan Orang tua siswa karena kegiatan ini diadakan tanpa surat resmi atau pemberitahuan formal dari pihak sekolah. (RP)

BPI KPNPA RI, Laporkan Dugaan Penyimpangan PPDB Tahun 2024

0

Warta In | Palembang – Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA dan SMK, Puluhan massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) gelar aksi demo di Halaman Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (30/5/2024).

Setelah menunggu lama, Aksi tersebut disambut oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel yaitu Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan Khusus (Kabid PKLK).

Ketua BPI KPNPI RI Provinsi Sumsel, Feriyandi SHDM mengatakan bahwa dalam aksi hari ini, pihaknya menyampaikan beberapa laporan dugaan penyimpangan terkait dengan PPDB untuk tingkat SMA dan SMK di Sumsel.

“Aksi hari ini kami laporkan beberapa permasalahan dalam PPDB untuk tingkat SMA dan SMK diantaranya diduga operator merubah zonasi jarak, dugaan adanya pemalsuan KK, dugaan asal sekolah dipalsukan dan PPDB merupakan kewenangan Kepala Sekolah dan bukan Dinas Pendidikan,” ungkapnya.

Lanjut ia juga sampaikan selain itu juga ada dugaan banyaknya titipan oleh oknum Komisi V sebanyak 450 orang agar lulus masuk ke Sekolah yang ditujukan. Terkait hal ini Kepala Sekolah tidak bisa berbuat banyak karena adanya dugaan manipulasi oleh Diknas Provinsi dengan merubah data siswa yang lulus dalam PPDB.

“Hal ini sangat disayangkan jika benar terjadi, karena seharusnya taat kepada undang-undang malah sebaliknya menyetujui perbuatan tersebut,” ucapnya Feriyandi.

Lebih lanjut Feriyandi terangkan melalui aksi hari ini, untuk mempertanyakan dan melaporkan dugaan dugaan penyimpangan PPDB Tahun 2024.

“Kami meminta Polda Sumsel segera memeriksa PLH Kepala Dinas dan Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel serta operator yang diduga merubah data kelulusan siswa,” pintanya.

Setelah menunggu lama, Aksi tersebut disambut oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel yaitu Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan Khusus (Kabid PKLK) Basuni.

“Terkait dengan PPDB, kami persilahkan kepada teman-teman dari BPI KPNPA RI Provinsi Sumsel untuk memberikan saran dan sepenuhnya akan kami sampaikan kepada pimpinan,” ucapnya.

Terakhir dia mengucapkan terima kasih atas aksi hari ini, karena tanpa adanya teman-teman dari BPI KPNPA siapa lagi yang akan peduli dengan dunia pendidikan di Provinsi Sumsel.

“Kami merespon baik atas laporan dari teman-teman BPI KPNPA hari ini dan silahkan sampaikan, karena hal ini merupakan wujud cinta terhadap Sumsel. Mewakili Dinas Pendidikan Sumsel, kami sangat menghargai dan mengapresiasi tinggi terhadap masukan saran dan kritiknya untuk membangun Sumsel lebih baik lagi,” tutupnya Basuni.

Olah TKP Kasus Penggembokan Kios Pasar 16 Ilir Palembang

0

Warta IN | Palembang – Tim Penyidik Unit Harda Polrestabes Kota Palembang melakukan olah TKP terkait Kasus Penggembokan Kios di Pasar 16 Ilir Palembang, menurut keterangan Wahyudi Humas PT Bima Citra Realty (PT BCR) bahwa olah TKP ini merupakan tindak lanjut dari laporan pengaduan PT BCR atas penggembokan secara sepihak oleh oknum yang menarik sewa kepada pedagang di lantai I Pasar 16 Ilir Palembang, sekitar jam 11.00 wib. Kamis (30/05/24).

Ardian, Legal PT BCR didampingi Tim Kuasa Hukum PT BCR dari Bambang Hariyanto & Partners (BHP Law Firm) menyatakan bahwa penggembokan yang diduga dilakukan secara sepihak oleh oknum yang menarik sewa kepada pedagang merupakan tindak pidana karena PT BCR secara legal formal telah memiliki HGB no. 714 yang diterbitkan oleh Kantor ATR/BPN Kota Palembang sehingga PT BCR telah melakukan laporan pengaduan pada tanggal 26 April 2024 dengan STPL Nomor : LP/B/1054/IV/2024/SPKT/Polrestabes Palembangr/Sumatera Selatan atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167.

PT. BCR beserta kuasa hukumnya Bambang Hariyanto & Partners (BHP Law Firm) juga menghimbau kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum terkait kios di dalam Gedung Pasar 16 Ilir Palembang dan dipersilahkan kepada pedagang untuk mendaftar dan bertransaksi kepada BCR jika ingin memiliki hak atas kios tersebut.

“Wahyudi menambahkan bahwa PT BCR berharap agar pihak Polrestabes Palembang dapat memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku,”pungkasnya.

GPP-PAN dan API-Indonesia Minta Kapolda Sumsel Usut Tuntas Dugaan KKN Dinas Sosial Sumsel

0

Warta In | Palembang – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Dua Lembaga Aliansi Gerakan Pemantau Pembangunan dan Penyelamat Aset Negara ( GPP – PAN ) dan Aliansi Pemuda Independent (API- Indonesia) sambangi Mapolda Sumsel untuk melakukan aksi unjuk rasa di Mapolda Sumsel untuk meminta Kapolda Sumatera Selatan untuk mengusut tuntas Dugaan KKN di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Hal terebut di sampaikan oleh Dody Ismanto, SH Koordinator Aksi damai dari GPP-PAN di dampingi oleh Jp.Evanton Koordinator Aksi damai dari API-Indonesia menuturkan,”ya hari ini kami melakukan aksi damai di Mapolda Sumsel untuk memintak Kapolda Sumsel segera Usut Tuntas Dugaan KKN di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun dugaan temuan dari kami sbb :

1.Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa yang dilaksanakan oleh DINAS SOSIAL Prov SUMSEL secara uji petik TIDAK TEPAT menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar RP. 216.885.693,00 (Gedung dan Bangunan) Tahun 2023

2.Data masyarakat miskin yang tidak valid pada Dinas Sosial Prov SumSel sebagai acuan untuk menyusun strategi dan program dalam penanggulangan kemiskinan, dan terdapat penekanan atas data yang tidak sikronisasi dan sinergi program kegiatan penanggulangan kemiskinan dari hasil kuesioner yang kami daptkan dari Kabupaten dan Kota di Prov SumSel RPKD dan RAT dokumen tidak ada

3.Hasil pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2023 pada Dinas Sosial Prov SumSel masih dalam proses penyusunan dan sampai dengan saat ini, laporan tersebut belum diterima

4.Perancanaan Kebijakan Sepenuhnya Memanfaatkan Data Kependudukan dan DTKS yang Relevan dan Akurat dalam pelaksanaannya belum optimal. Hal ini karena DTKS belum sepenuhnya update dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga dalam implementasi program kegiatan yang telah direncanakan perlu penyesuaian berdasarkan Kondisi di lapang

5.Penanggulangan Kemiskinan belum Sepenuhnya Mempertimbangkan Upaya untuk Meningkatkan Ketangguban Masyarakat yang Rentan Miskin Berdasarkan hasil konfirmasi secara uji petik pada penerima manfaat atas progarn/kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin pada Dinas Sosial Prov Sumsel diketahui sebanyak 42,17% bukan merupakan masyarakat yang terdaftar di DTKS. 6.Program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (PK), Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut tidak terkoordinasi dengan benar

7.Penerima Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Sasaran Penerima yang Ditetapkan dan/atan Bukan Kelompok Masyarakat Miskin Berdasarkan konfirmasi secara uji petik kepada 200 penerima bantuan program kegiatan PK pada Dinas Sosial Prov SumSel, di Kabupaten dan Kota di Prov SumSel sebesar 74,38% dan yang tidak sesuai sebesar 35,62%

8.Tahapan terakhir dari pelaksaoaan program/kegiatan PK adalah monitoring dan evaluasi (monev). pelaksanaan tugas TKPK berupa laporan money sampai dengan pemeriksaan berakhir Bulan November 2023 belum diterima

10.Realisasi sub kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada Dinsos Pemerintah Provinsi Tahun 2023 di Kabupaten dan Kota di Prov SumSel menunjukkan hal-hal sebagai Bersifat Bantuan Putus dan Tidak Ada Pemantauan Lebih Lanjut dari Penanggung Jawab.

11 Untuk Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman:

a.Belanja Bahan Makanan dan Minuman Klien Dalam Panti Pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus Indralaya, Panti Anak Amal Bhakti Sekayu, Panti Anak Budi Mulia Lubuklinggau, dan Panti Anak Tunas Harapan OKI Bulan Januari s/d Desember 2023 b.Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Pada UPTD PSLU HK Indralaya, PSLU HK Palembang, PSLU HK Lubuk Linggau, PSLU HK Musi Rawas Bulan Januari s/d Desember 2023.
C.Belanja Bahan Makanan dan Minuman di Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang.Disabilitas Sensorik Bulan Januari s/d Desember 2023
d.Belanja Bahan Makanan dan Minuman Klien UPTD PSRWTS Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023
e.Belanja Kebutuhan Dasar dalam Rangka RANHAM Penyandang Disabilitas/HDI
F.Belanja Bahan Perlengkapan/Peralatan Peserta Keterampilan Klien Dalam Panti Pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus Indralaya Tahun 2023.

“Kegiatan tersebut, DIDUGA PELAKSANA KEGIATAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), melakukan MARK-UP pada Dana Kegiatan tersebut, dan sudah melakukan MANIPULASI LAPORAN KEGIATAN,”ujar Doddy

Hal yang sama di katakan oleh JP.Evanton mengatakan kami meminta Kapolda Sumael untuk mengusut tuntas indikasi KKN DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL Prov SUMSEL Dan akan mengepung seluruh APH melalui aksi unjuk rasa yang dimulai dari KAJATI, LANJUT POLDA PROVINSI SUMATERA SELATAN hingga ke KAJAGUNG DAN KPK RI DIJAKARTA.

Adapun Dengan Tuntutan
1.Mendesak KAPOLDA PROVINSI SUMATERA SELATAN CQ.DIRKRIMSUS POLDA SUMATERA SELATAN untuk Segera Memanggil dan memeriksa yaitu.

a. KEPALA DINAS SOSIAL Prov SUMSEL selaku Pengguna Anggaran PPK dan PPTK untuk proses pemeriksaan DAN Konsisten dalam melawan Korupsi agar bisa focus menjalani proses dan Pemeriksaan untuk pertanggung jawaban Dugaan Adanya kerugian Negara, atas LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, NERACA, LAPORAN OPERASIONAL LAPORAN ARUS KAS, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN tahun 2023

b. Menonaktikan untuk sementara waktu KEPALA DINAS SOSIAL Prov SUMSEL selaku Pengguna ANGARAN untuk proses pemeriksaan Memanggil dan memeriksa siapapun yang diduga terlibat dalam kegiatan Pengelolaan dan Penggunaan Dana APBD dan APBD-P Tahun 2023 Tidak Memadai hasil analisa diduga telah terjadi konspirasi, terindikasi syrata dengan KKN

c. SEKRETARIS, SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI DAN PELAPORAN,SUB BAGIAN KEUANGAN Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kabid Pemberdayaan Sosial, Kabid Kemiskinan, Kepala PSRWTS INDRALAYA, KEPALA PSRPDS PALEMBANG, KEPALA PSABDH INDRALAYA KEPALA PSLUHK INDRALAYA DAN KEPALA PSAMPK INDRALAYA

2.Mendesak KAPOLDA PROVINSI SUMATERA SELATAN CQ.DIRKRIMSUS POLDA SUMATERA SELATAN untuk membentuk Tim Khusus Pencari Fakta guna melakukan penyelidikan dan investigasi terkait realisasi kegiatan PADA Satuan Kerja DINAS SOSIAL Prov SUMSEL YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN APBD DAN APBD-P TAHUN 2023

3.Meminta kepada MABES POLRI RI untuk mengawasi kinerja KAPOLDA PROVINSI SUMATERA SELATAN CQ.DIRKRIMSUS POLDA SUMATERA SELATAN beserta jajarannya dalam menindak lanjuti perkara DUGAAN KKN pada SKPD DINAS SOSIAL Prov SUMSEL agar kasus KKN pekerjaan ini benar-benar diperiksa sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku
4.Dengan tetap mengacu pada “azas praduga tak bersalah” saya berharap agar pihak-pihak yang berkopetwn dalam hal ini segera menindaklanjuti.

Perwakilan aksi massa GPP-PAN dan API-Indonesia di terima oleh Kapolda Sumsel dalam hal ini di Wakili oleh Iptu Dedik Irawan Panit Unit II Subdit III Polda Sumsel sekaligus melakukan Audiensi, aksi massa bejalan aman dan lancar.

PDanlantamal IX Ambon Hadiri Rakor Renaku I TNI Angkatan Laut Tahun 2024

0

PDanlantamal IX Ambon Hadiri Rakor Renaku I TNI Angkatan Laut Tahun 2024

TNI Angkatan Laut. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon. Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina M.M., M.T., M.Tr. Opsla menghadiri hadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Keuangan (Rakor Renaku) I TNI Angkatan Laut Tahun Anggaran 2024 bertempat di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu. (29/05/24)

Rakor Renaku I yang dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali S.E., M.M., M.Tr.Opsla, didampingi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc. merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dengan tujuan untuk menyelaraskan rencana kegiatan anggaran yang telah disusun dengan kebijakan tahun 2025, visi dan misi serta program prioritas TNI dan program-program TNI Angkatan Laut yang berkontribusi langsung kepada peningkatan hasil kinerja dan pelaksanaan tugas pokok TNI AL.

Dalam sambutannya Kepala Staf TNI Angkatan Laut menyampaikan visi Indonesia Emas 2045 adalah sebagai negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Visi tersebut menyiratkan tantangan besar sekaligus harapan untuk mewujudkan cita – cita membangun kekuatan Angkatan Laut yang berdaya gentar tinggi serta disegani baik regional maupun internasional.

Rencana kerja TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2025 juga diarahkan untuk mendukung program prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan,“

Dalam RKP tahun 2025 tersebut, anggaran negara akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas infrastruktur, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk yang ramah lingkungan.

Sehingga untuk merealisasikan rencana tersebut, tentunya perlu penyesuaian kembali dengan kemampuan anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah. “Perencanaan kegiatan harus disusun dengan sangat selektif, agar tepat sasaran dan sesuai skala prioritas yang telah ditetapkan dalam strategi pembangunan TNI Angkatan Laut tahun 2025, untuk mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar kawasan dan berproyeksi global.”
Penekanan Kasal diakhir sambutannya.

Rakor Renaku I TNI AL 2024 dihadiri seluruh Panglima Kotama TNI AL, Pejabat Utama Mabesal, Kepala Dinas Mabesal, Komandan Lantamal, serta para Komandan Lanal dan staf terkait yang hadir secara langsung maupun melalui vicon.
Sumber : Dispen Lantamal IX.

Kontroversi Study Tour Tanpa Pemberitahuan Resmi oleh SMP Negeri 15 Medan

0

royalblue-kangaroo-241988.hostingersite.com Medan – Sebuah kontroversi muncul di SMP N 15 Medan terkait penyelenggaraan study tour tanpa pemberitahuan resmi kepada orang tua siswa. Orang tua siswa merasa kecewa karena kegiatan ini diadakan tanpa surat resmi atau pemberitahuan formal dari pihak sekolah. Biasanya, dalam kegiatan perpisahan seperti ini, diharapkan adanya pemberitahuan resmi atau Surat Resmi permintaan izin dari orang tua siswa.

Tidak adanya pemberitahuan resmi dari pihak sekolah kepada orang tua siswa tersebut, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan orang tua siswa. Banyak yang menolak dan menyesalkan sikap kepala sekolah Tiurmaida Situmeang, yang dianggap tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tanpa surat resmi yang semestinya.

“Saya melarang anak saya ikut, karena gak ada surat Resmi dari sekolah, jelas bakal tak ada yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.” kata salah satu Orang tua Siswa yang tak ingin disebutkan nama nya, Rabu, 29/5/2024

Selain itu, Menurut nya ( Orang tua siswa Red ) beban pembiayaan yang ditanggung oleh siswa juga menjadi permasalahan tersendiri bagi orang tua yang sedang pusing memikirkan biaya pendidikan lanjutan anak setelah lulus dari SLTP.

Kebijakan sekolah yang terkesan memaksakan kegiatan study tour ini juga menimbulkan kesalahpahaman di antara orang tua dan anak.

Meskipun Dinas Pendidikan Kota Medan telah melarang kegiatan ini, kepala sekolah tetap melaksanakannya. Hal ini menunjukkan ketidakpedulian kepala sekolah terhadap larangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

“Sekarang ini, Ekonomi sangat sulit, mana lagi kan mau masuk SMA setelah lulus SMP, kan butuh banyak biaya.” Ungkap Pria yang ber profesi sebagai pedagang keliling tersebut.

Lebih lanjut Orang tua siswa ini menuntut tindakan tegas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan terkait sikap kepala sekolah yang memaksakan kegiatan study tour meskipun telah dilarang.

Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Kepada Awak Media ini Kepala sekolah SMP N 15 Medan, Tiurmaida Situmeang mengakui bahwa, memang mengetahui rencana study tour sekelompok siswa bersama guru dan orang tua, namun Dirinya ( Kepala sekolah Red ) mengaku tidak mampu melarang kegiatan tersebut karena keinginan anak-anak yang tetap ingin melaksanakan study tour.

“Saya memang ada mendengar kalau sejumlah siswa dan guru, akan melakukan kegiatan study tour. Tapi saya gak bisa melarang nya karena kan ada didampingi Guru dan Orang tua siswa juga.” Ungkap Kepala sekolah UPT SMP N 15 Medan Tiurmaida Situmeang, Rabu 29/5/2024.

Saat ditanya tentang apakah Kegiatan ini Pihak Guru ada Memungut biaya perjalanan, dan apakah kegiatan ini sudah di ketahui Komite sekolah? Tiurmaida Situmeang Enggan menjawab pertanyaan tersebut. (RP)

WaDir III Poltekkes Medan drg Adriana Hamsar, MKes Melantik Dewan Racana Poltekes Medan

0

Medan – Dewan Racana Abdul Aziz Saleh dan Laksamana Maeda Gugusdepan 06.887-06.888 Pangkalan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kota Medan dikukuhkan, sebagai tanda diresmikan sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) di kampus tersebut, baru-baru ini.

Pelantikan dikemas dalam upacara diawali dengan pembacaan surat keputusan tentang dewan racana tersebut. Pembacaan surat keputusan oleh Ketua Gugusdepan 06.888, Rasmina Anggi Permatasari Sidabutar, SST.

Wakil Direktur III Poltekkes Medan drg Adriana Hamsar, MKes yang melantik dewan racana di kampus kesehatan itu menyampaikan, dengan hadirnya racana di Poltekkes Medan bisa menghasilkan banyak prestasi pada berbagai bidang. Juga bisa eksis di kalangan dan dunia pramuka baik di Sumatera Utara hingga tingkat nasional. Ia berharap, ke depan, agar Pramuka Poltekkes Medan semakin maju dan berkembang sejalan dengan pembinaan kepramukaan dan mendulang kesuksesan.

Ketua DR 06.888 Tara Silfany Latly menyampaikan, terima kasih atas bantuan dan dukungan pimpinan kampus, hingga akhirnya dewan racana ini bisa terbentuk dan dilantik. Hal ini menandakan dimulai kembali dan untuk mengaktifkan Gerakan Pramuka dan pendidikan kepramukaan di kampus kesehatan ini yang sempat terhenti.

Bersama mitra dewan racana lain, ia mengharapkan dukungan untuk bersama mengembangkan kepramukaan di kampus. Hal ini juga untuk menjawab harapan pimpinan agar pramuka bisa eksis dalam berbagai ruang dan prestasi.

Selain Tara, pengurus dilantik yakni sebagai pemangku adat Arifin Zakiah dan Dena Auliya, Ketua DR 06.887 Agung Wasito Adjie, sekretaris Dela Amalia dan Mutya Sani Sarumpaet dan bendahara, OK Khairil Anwar, Aulia Fitri dan Desi Riskiana.

Hadirdalam Acara tersebut Andalan Bidang Sako, Saka dan Gugus Darma Kak Jarot, Sekretaris Pusdiklatda Sumut Kak Abdi  Pengurus Dewan Kerja Daerah Sumatera Utara dan Pengurus Dewan Racana Pramuka Pangkalan UIN SU .

Baron menyampaikan, sebagai mitra dan sesama penggiat pramuka perguruan tinggi, ia bersama tim siap memberikan dukungan dan pendampingan untuk juga mengembangkan pramuka perguruan tinggi golongan pandega yang ada di Sumatera Utara. Hal ini sebagai semangat dalam mengaktualsiasikan diri bagi Gerakan Pramuka dan insan kepanduan.

RACANA: Para pimpinan, pembina dan undangan serta pengurus dewan racana Poltekkes Medan saat pelantikan, belum lama ini.

Fitriana Sambangi DPD PKS Palembang Terkait Bacalon Walikota Palembang dari Partai PKS

0

Warta In | Palembang – Fitriana SH yang sering di panggil Pingky Bakal Calon Walikota (Bacawako) Palembang dalam keseriusannya untuk membantu mensejahterakan masyarakat dan memajukan Kota Palembang, sambangi Kantor DPD Partai PKS Kota Palembang, Rabu (29/5/24).

Kedatangan Fitriana SH bersama rombongan tim sukses di sambut hangat oleh Jumono ST Seketaris DPD PKS Kota Palembang

Fitriana SH selaku Bacawako Kota Palembang mengatakan,”Alhamdulillah hari Ini saya bersama tim sambangi DPD Partai PKS Kota Palembang, tujuan kedatangan saya minta supportnya dari partai PKS Kota Palembang untuk melanjutkan ke Walikota Palembang.

Ketika di tanya awak media tentang Calon Independen, dengan lugas Pingky menjawab,”kita percayakan semuanya kepada KPU, kita yakin KPU akan memberikan yang terbaik untuk tiga kandidat Bacalon Walikota Palembang melalui jalur Independen,”pungkasnya.

Sementara itu, Jumono ST Seketaris DPD PKS Kota Palembang menuturkan kami ucapkan terima kasih ibu Fitriana sudah berkunjung dan silaturahim di kantor DPD PKS kota Palembang dan menyampaikan minatnya untuk maju ke Pilkada Kota Palembang, sebagai Walikota di 2024 melalui PKS.

Dan, kami pun menyambut baik itu dan kami sampaikan tadi waktu pertemuan bahwa kita pun sudah ya berkomunikasi dengan semua tokoh, semua calon kandidat bakal calon walikota palembang.

“Semua bakal calon punya peluang yang sama untuk maju sebagai Bakal Calon Walikota Palembang, akan tetapi nanti kita serahkan kepada mekanisme partai,”tutupnya.