royalblue-kangaroo-241988.hostingersite.com Jabar ♦ Jum’at 13 Juni 2025
KOTA BEKASI — Dalam upaya menjaga eksistensinya dan memastikan program kerja terus berjalan konsisten, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya kembali menggulirkan diskusi media bersama para pemangku kepentingan. Kali ini, PWI Bekasi Raya menggandeng Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Soesilo Sumedi, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Taufik R. Hidayat, dalam diskusi bertajuk:
“Menata Identitas, Mengawasi Mobilitas: Peran Pemerintah dan Pers di Era Globalisasi”.
Kegiatan berlangsung di Gedung Biru PWI Bekasi Raya, Jl. Rawa Tembaga II No.1, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jumat (13/6/2025), dan dihadiri oleh puluhan anggota PWI serta peserta orientasi keorganisasian.
Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin mengatakan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari ikhtiar PWI untuk mengedepankan peran pers sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dan mengawasi layanan publik.
“Wartawan bukan hanya peliput, tapi juga jembatan informasi dan kontrol sosial. Dengan memahami isu-isu seperti data kependudukan dan arus mobilitas penduduk, wartawan bisa membuat pemberitaan yang edukatif dan mencerahkan,” ujar Ade.
Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, Soesilo Sumedi, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa globalisasi telah membuka peluang mobilitas orang yang sangat tinggi. Namun, di sisi lain, juga meningkatkan risiko kejahatan lintas negara, seperti perdagangan orang, overstay, hingga penggunaan dokumen palsu.
“Imigrasi hadir bukan hanya mengawasi orang asing, tapi juga melindungi WNI dari potensi pelanggaran hukum saat ke luar negeri. Kami mengajak media turut serta mengedukasi masyarakat, agar tidak menjadi korban calo atau sindikat TKI ilegal,” tegas Soesilo.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik R. Hidayat, menyoroti pentingnya penataan dan pemutakhiran data kependudukan yang akurat dalam era digital saat ini. Ia mengajak masyarakat untuk tidak menganggap remeh pelaporan dokumen kependudukan, seperti mutasi, pernikahan, atau akta kelahiran.
“Data kependudukan itu bukan sekadar administratif, tapi jantung pelayanan publik. Ketika datanya tidak sinkron, masyarakat sendiri yang dirugikan. Peran pers sangat dibutuhkan untuk menyosialisasikan hal ini,” ungkap Taufik.
Diskusi berjalan dinamis, dengan peserta aktif mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman di lapangan. PWI Bekasi Raya berkomitmen akan terus menggulirkan forum-forum serupa untuk memperkuat literasi kebijakan di kalangan wartawan dan masyarakat. (JS)
