Jawa Timur //royalblue-kangaroo-241988.hostingersite.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skandal korupsi sistematis yang mengguncang Jawa Timur. Investigasi mendalam mengungkap pemotongan dana hibah APBD hingga 30% untuk periode 2023-2025, mencapai angka fantastis Rp12,47 triliun! Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi lebih dari 20.000 lembaga di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, justru dikorupsi secara sistematis,Selasa (21/07/2025)
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, koordinator lapangan memotong 20% dana hibah sebagai “ijon” untuk anggota DPRD, sementara 10% sisanya masuk ke kantong pribadi. Praktik ini terungkap melalui operasi Koordinasi dan Supervisi KPK. Bayangkan, Rp3,74 triliun lenyap begitu saja!
Namun, skandal ini lebih dari sekadar pemotongan dana. KPK mengidentifikasi beberapa celah korupsi lainnya:
– Penerima Fiktif dan Duplikasi: 757 rekening dengan identitas mencurigakan (nama, tanda tangan, dan NIK) terdeteksi.
– Pengaturan Jatah oleh Pimpinan DPRD: Praktik “jatah” hibah oleh pimpinan dewan menguntungkan pihak-pihak tertentu.
– Proyek Fiktif dan Minim Pengawasan: Banyak proyek tidak berjalan sesuai proposal karena sudah “dikondisikan,” diperparah dengan pengawasan yang lemah.
– Prosedur Bank yang Lemah: Bank Jatim dinilai belum memiliki prosedur keamanan yang memadai untuk pencairan dana hibah.
Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jatim. KPK telah menetapkan 21 tersangka: empat diduga sebagai penerima suap (termasuk nama-nama besar di DPRD Jatim seperti Anwar Sadad, Kusnadi, Achmad Iskandar, dan Bagus Wahyudyono), dan 17 lainnya sebagai pemberi suap.
KPK menyoroti minimnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan kompleksitas regulasi sebagai faktor utama yang memungkinkan praktik koruptif ini terjadi. Skandal ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola pemerintahan di Jawa Timur dan mendesak adanya reformasi sistemik untuk mencegah terulangnya tragedi serupa.
Penulis : Roy
