Mempawah (KALBAR), 15/06/2025.Mantan Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Ria Mulyadi, menjalani pemeriksaan maraton selama hampir 7 jam oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/6/2025), di Gedung Merah Putih, Jakarta. Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi proyek infrastruktur jalan yang menyedot anggaran fantastis mencapai Rp75 miliar, yang dikerjakan pada tahun 2015 silam.
Dalam keterangannya kepada media, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Ria Mulyadi dilakukan sebagai bagian dari pendalaman kasus pembangunan dua ruas jalan strategis di Kabupaten Mempawah, yakni Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam.
“Pemeriksaan terhadap saksi Ria Mulyadi dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, berkaitan dengan penyelidikan proyek jalan di Mempawah yang diduga kuat menimbulkan kerugian negara,” ujar Budi Prasetyo, Sabtu (14/6/2025).
Dari pantauan wartawan, seusai pemeriksaan, Ria Mulyadi tampak keluar dari gedung KPK dengan langkah cepat tanpa memberikan pernyataan kepada awak media. Dalam video yang kini beredar luas di media sosial, ia terlihat menghindari kerumunan wartawan dan langsung menuju hotel di sekitar lokasi pemeriksaan. Sejumlah pertanyaan wartawan seperti, “Apakah Anda menerima aliran dana proyek?” hingga “Apakah Anda mengenal pihak kontraktor pelaksana?” tak dijawab sama sekali.
Dugaan Keterlibatan Keluarga Elite Politik Kalbar
Nama Ria Mulyadi mencuat dalam kasus ini karena posisinya saat itu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, yang diduga memiliki peran strategis dalam proses penganggaran proyek tersebut. Tak hanya itu, ia juga merupakan adik kandung dari Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang kala itu menjabat sebagai Bupati Mempawah saat proyek jalan tersebut mulai dijalankan.
Proyek jalan Sekabuk-Sei Sederam dan Sebukit Rama-Sei Sederam sendiri digadang-gadang sebagai infrastruktur prioritas daerah, namun hingga kini, kualitas dan manfaatnya masih dipertanyakan publik. Warga sekitar bahkan menyebut, sebagian ruas jalan mengalami kerusakan parah hanya dalam beberapa tahun pasca dibangun.
KPK Masih Merahasiakan Identitas Tersangka
Dalam perkembangan penyelidikan, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yang terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu dari pihak swasta. Namun, hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan secara resmi identitas para tersangka maupun konstruksi perkara yang mendasarinya.
Penggeledahan sebelumnya juga telah dilakukan oleh tim penyidik KPK di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, yang disebut sebagai instansi pelaksana teknis proyek jalan tersebut. Dokumen proyek dan perangkat elektronik telah disita untuk dijadikan alat bukti.
Sumber internal menyebut, salah satu modus yang tengah diselidiki KPK dalam proyek ini adalah indikasi mark-up anggaran, pengondisian lelang, serta penggunaan material di bawah standar yang diduga disengaja untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan kelompok tertentu.
Desakan Transparansi dan Penuntasan Kasus
Publik Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Mempawah, kini menaruh perhatian besar terhadap kasus ini. Aktivis antikorupsi dan LSM lokal telah mendesak KPK agar tidak ragu membuka secara terang benderang seluruh jaringan yang terlibat dalam kasus ini, termasuk jika ditemukan adanya praktik kolusi antara eksekutif dan legislatif.
“KPK jangan hanya berhenti pada penyedia jasa dan pejabat teknis. Kalau memang ada peran elite politik yang menekan, mengatur atau ikut menerima keuntungan dari proyek ini, semua harus diproses hukum,” ujar Yusran Damanik, aktivis antikorupsi Kalbar.
Masyarakat kini menantikan langkah tegas KPK dalam mengurai benang kusut kasus korupsi proyek infrastruktur yang menyentuh pejabat penting daerah dan nama-nama berpengaruh di Kalimantan Barat.
